PALANGKA RAYA,kalteng14.id – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah bersama sejumlah pemangku kepentingan membahas langkah-langkah penguatan pengawasan dan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, khususnya bagi angkutan umum berizin.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026).
Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, menegaskan bahwa angkutan umum perlu mendapatkan perhatian khusus dalam distribusi BBM subsidi karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, peserta menyepakati sejumlah langkah jangka pendek, antara lain mendorong prioritas alokasi kuota harian BBM subsidi bagi kendaraan angkutan umum resmi di SPBU tertentu serta memperkuat pengawasan bersama antara pemerintah, organisasi angkutan, pihak kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu, dibahas pula langkah jangka menengah berupa penyempurnaan mekanisme pendaftaran barcode BBM subsidi yang terintegrasi dengan data kendaraan dan dokumen uji berkala (KIR).
Menurut Yulindra, kebijakan tersebut diperlukan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi sekaligus menjaga stabilitas tarif angkutan agar tidak membebani masyarakat.
Ia menambahkan, pengendalian distribusi BBM yang lebih efektif juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga barang dan mengurangi tekanan terhadap inflasi daerah.
Dengan sinergi lintas sektor yang terus diperkuat, pemerintah optimistis distribusi BBM dapat berjalan lebih tertib sehingga sektor transportasi dan logistik di Kalimantan Tengah tetap beroperasi secara optimal.(red)
