PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan BBM yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Dalam arahannya, gubernur menyebut persoalan distribusi BBM memiliki pengaruh besar terhadap berbagai sektor, termasuk biaya transportasi, harga bahan pokok, hingga tingkat inflasi daerah. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh pihak untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih luas.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan BBM dan LPG melalui koordinasi intensif bersama Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram harus diperketat untuk menghindari penyalahgunaan serta memastikan bantuan energi tersebut benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain pengawasan distribusi, pemerintah juga menyiapkan langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga pasar, inspeksi mendadak ke lapangan, serta intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan.
Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan program bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan bagi warga yang mengalami kesulitan memperoleh kebutuhan pokok maupun energi bersubsidi.
Di sisi lain, pihak Pertamina telah melakukan sejumlah langkah antisipatif berupa penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi sistem logistik untuk menjaga kelancaran pasokan di daerah.
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menjaga stabilitas harga serta mencegah terjadinya gangguan pasokan BBM dan LPG di Kalimantan Tengah.(red)
