PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mempererat kemitraan dengan insan pers melalui pertemuan yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah dan media dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta membahas berbagai isu pembangunan di Kalimantan Tengah.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga hubungan yang harmonis dan transparan dengan media massa.
Menurutnya, pertemuan yang telah beberapa kali dilaksanakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan para jurnalis sebagai mitra strategis pembangunan.
“Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara objektif, transparan, dan akuntabel. Dukungan dari insan pers sangat dibutuhkan agar berbagai program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara utuh,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, menjelaskan bahwa forum tersebut juga dimanfaatkan Gubernur Kalimantan Tengah untuk berdialog langsung dengan para wartawan guna menyerap berbagai masukan dari lapangan.
Ia menilai insan pers memiliki posisi strategis sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga berbagai dinamika yang terjadi di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Bapak Gubernur ingin mendengar langsung pandangan dan masukan dari rekan-rekan media. Pers merupakan mata dan telinga pemerintah dalam melihat kondisi yang terjadi di tengah masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rangga juga menegaskan bahwa meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, berbagai program prioritas tetap berjalan dan difokuskan pada sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah turut memaparkan hasil evaluasi terhadap Program Kartu Huma Betang Sejahtera. Berdasarkan proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat, ditemukan sejumlah penerima yang tidak memenuhi kriteria.
“Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 40 persen penerima tidak lagi memenuhi syarat. Karena itu, perbaikan data terus dilakukan agar program bantuan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Pada forum tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmennya untuk membangun daerah secara inklusif dengan merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata, dengan mengedepankan semangat kebersamaan serta memperkuat peran masyarakat lokal sebagai bagian utama dalam pembangunan daerah.
“Kami hadir untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Baik yang mendukung maupun yang memiliki pandangan berbeda, semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan kolaborasi semua pihak sangat penting agar pembangunan berjalan secara berkeadilan,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan. Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan narkoba demi melindungi generasi muda Kalimantan Tengah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah, Staf Khusus Gubernur Kalimantan Tengah Herson B. Aden, serta perwakilan media cetak, elektronik, dan daring yang beroperasi di Kalimantan Tengah.(red)
