PALANGKA RAYA, kalteng14.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/4/2026).
Rapat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI itu menjadi forum koordinasi rutin antara pemerintah pusat dan daerah untuk memantau perkembangan inflasi, mengevaluasi kondisi harga kebutuhan pokok, serta menyusun langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah.
Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi.
Menurutnya, sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai, dan bawang merah masih menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius karena berpengaruh terhadap pergerakan inflasi daerah.
“Diperlukan koordinasi yang jelas antarinstansi agar setiap langkah pengendalian dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Yuas juga menyoroti pentingnya percepatan operasional berbagai fasilitas pendukung sektor pangan yang telah dibangun di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya adalah unit penggilingan padi (rice milling unit/RMU) serta fasilitas produksi pakan ternak yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ia menilai keberadaan infrastruktur tersebut harus segera dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan gejolak harga di masyarakat.
Selain itu, Yuas mengingatkan bahwa setiap forum koordinasi harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui pembahasan, tetapi harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Setiap hasil rapat perlu ditindaklanjuti dengan program dan aksi yang jelas agar tujuan pengendalian inflasi dapat tercapai secara maksimal,” katanya.
Rapat yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perkembangan inflasi nasional, kondisi harga bahan pokok, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait seperti Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
Berbagai upaya pengendalian inflasi juga menjadi fokus pembahasan, termasuk pelaksanaan pasar murah, dukungan pembiayaan distribusi logistik melalui APBD, serta pengawasan terhadap ketersediaan stok pangan di daerah.
Selain itu, peserta rapat menerima paparan data terbaru dari Badan Pusat Statistik mengenai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi dan terendah sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pengendalian harga.
Melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut diikuti secara virtual oleh sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, unsur TNI-Polri, Kejaksaan Tinggi, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait.(red)
