PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 melalui kegiatan Kick Off Meeting yang digelar di Aula Bapperida, Senin (20/4/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal memperkuat koordinasi antara kelompok kerja (Pokja) sanitasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun strategi pembangunan sektor sanitasi yang lebih terintegrasi.
Mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Bidang Infraswil Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Yohanna Endang, menyampaikan bahwa PPSP merupakan bagian dari upaya mendukung target pembangunan sanitasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN maupun RPJMD 2025–2029.
Menurutnya, pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menjadi tahap persiapan implementasi program serta penyelarasan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi untuk tahun 2027.
“Pembangunan sanitasi saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada penyediaan layanan yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya saat membacakan arahan Pj Sekda.
Ia menjelaskan, perubahan kebijakan nasional mengarahkan pembangunan sanitasi dari konsep sanitasi layak menuju sanitasi aman dan berkelanjutan. Selain itu, sektor sanitasi juga berperan penting dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan percepatan penurunan angka stunting.
Karena itu, pembangunan sanitasi perlu disinergikan dengan sektor perumahan dan penyediaan air minum agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Pemprov Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan PPSP 2026 mampu mempercepat peningkatan kualitas sanitasi permukiman sekaligus mendukung peningkatan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
