PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi CSR yang berlangsung di Aula Manggatang Tarung, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/4/2026).
Rapat yang dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah bersama para pimpinan perusahaan. Pertemuan kali ini difokuskan pada perusahaan yang beroperasi di wilayah timur Kalimantan Tengah, setelah sebelumnya agenda serupa dilaksanakan untuk kawasan barat dan tengah.
Dalam forum tersebut dibahas pembagian tanggung jawab perusahaan dalam mendukung pemeliharaan sejumlah ruas jalan melalui alokasi dana CSR. Program tersebut mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
Yuas Elko menegaskan bahwa dukungan sektor swasta sangat penting untuk menjaga kualitas infrastruktur, terutama di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan keterbatasan anggaran pemerintah.
“Keberadaan jalan yang layak sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemeliharaan infrastruktur perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi komitmen perusahaan yang telah menunjukkan dukungan terhadap pembangunan daerah melalui program CSR. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat peningkatan konektivitas dan pelayanan publik di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
Yuas menjelaskan bahwa pelaksanaan program akan dikoordinasikan melalui forum yang telah dibentuk dan dievaluasi secara berkala. Ia menekankan bahwa kegiatan yang dilakukan difokuskan pada pemeliharaan jalan, seperti perbaikan kerusakan, penambalan titik-titik berlubang, dan penanganan ruas yang mengalami penurunan kualitas agar tetap dapat digunakan masyarakat dengan baik.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan lanjutan dari dua pertemuan sebelumnya yang telah membahas kontribusi perusahaan di wilayah barat dan tengah.
Menurutnya, sejumlah perusahaan di kawasan barat telah berpartisipasi dalam pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan Amin Jaya–Rantau Pulut melalui pola kerja sama dan gotong royong. Sedangkan di wilayah tengah, perusahaan bersama pemerintah telah menyepakati penanganan tujuh ruas jalan prioritas.
“Pada pertemuan ini, fokus pembahasan diarahkan pada penanganan sepuluh ruas jalan di wilayah timur, termasuk pembagian peran dan mekanisme pelaksanaannya,” jelas Juni.
Ia menambahkan, pola pelaksanaan yang diterapkan mengedepankan semangat kolaborasi, di mana perusahaan dapat berkontribusi dalam bentuk material, alat berat, maupun dukungan teknis lainnya. Seluruh kegiatan akan tetap berada dalam pengawasan pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Melalui program CSR yang terintegrasi dan terkoordinasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap upaya pemeliharaan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.
