Palangka Raya,kalteng14.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Tengah.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilaksanakan secara daring melalui konferensi video, Senin (27/4/2026).
Kepala Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mengatakan kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Menurutnya, pengawasan yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap regulasi yang berlaku.
“Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan usaha perikanan dan pemanfaatan sumber daya kelautan hingga wilayah 12 mil laut, sekaligus memperkuat upaya pelestarian sumber daya yang menjadi aset penting daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP KKP, Saiful Umam, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun sistem pengawasan yang lebih responsif dan terkoordinasi.
Ia menilai pertukaran data, penguatan koordinasi, dan tindak lanjut melalui rencana aksi yang terukur menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama tersebut.
“Pengawasan yang efektif membutuhkan kolaborasi yang kuat antarinstansi, sehingga setiap potensi pelanggaran dapat direspons secara cepat dan tepat,” katanya.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan berkolaborasi dalam berbagai aspek, mulai dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi regulasi, pertukaran data dan informasi, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.
Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Kalteng, Flederyck, menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Menurutnya, sinergi yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mendukung kelestarian ekosistem perairan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.
Kerja sama ini juga sejalan dengan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah yang menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan, pemerataan manfaat ekonomi, serta perlindungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.(red)
