Palangka Raya,kalteng14.id – Momentum Dharma Shanti Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan peringatan HUT ke-46 Integrasi Kaharingan-Hindu dimanfaatkan sebagai ajang memperkuat komitmen pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pengembangan pendidikan dan pembinaan karakter berbasis nilai keagamaan.
Kegiatan yang berlangsung di Wantilan Pura Pitamaha, Palangka Raya, Rabu (29/4/2026), menghadirkan berbagai tokoh nasional dan daerah yang menyoroti pentingnya investasi pada kualitas manusia sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI, I Nengah Duija, menyampaikan bahwa penguatan pendidikan tinggi keagamaan Hindu menjadi salah satu langkah strategis dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.
Menurutnya, peningkatan status perguruan tinggi keagamaan Hindu menjadi universitas serta pengembangan program pendidikan doktoral merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas SDM di Kalimantan Tengah.
Selain aspek pendidikan formal, Kementerian Agama juga terus mendorong implementasi Kurikulum Cinta yang menanamkan lima nilai utama, yaitu cinta kepada Tuhan, ilmu pengetahuan, lingkungan, sesama manusia, dan tanah air.
“Nilai-nilai tersebut penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat budaya gotong royong, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, PHDI Pusat memberikan penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan lembaga keagamaan Hindu di Kalimantan Tengah.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Forkopimda, kepala perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta umat Hindu Kaharingan dari berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.(red)
