PALANGKA RAYA,kalteng14.id – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga dan terbatasnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) terhadap operasional angkutan umum dan distribusi barang di daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/4/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, BUMN, perbankan, organisasi angkutan, serta operator perusahaan otobus.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa keterbatasan stok biosolar di sejumlah SPBU berdampak pada operasional angkutan umum berizin yang terpaksa menggunakan BBM non-subsidi dengan biaya lebih tinggi.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedy, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi BBM bagi sektor transportasi berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberlangsungan layanan transportasi publik perlu dijaga karena memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik antarwilayah.
“Transportasi umum harus tetap berjalan dengan baik karena menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Melalui koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah daerah berharap kebutuhan BBM bagi angkutan umum dapat terpenuhi sehingga pelayanan transportasi tetap berlangsung lancar dan terjangkau.(red)
