PALANGKA RAYA – Seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai wilayah pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 berdasarkan keputusan pemerintah pusat.
Dalam pelaksanaannya, Palangka Raya dan Pulang Pisau akan mengikuti pendampingan tahap awal atau Milestone 1 hingga 3. Sementara itu, Kapuas dan Seruyan masuk dalam tahapan lanjutan atau Milestone 4.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, baik dari sisi kelembagaan, pendanaan, maupun sumber daya manusia yang mendukung implementasi program sanitasi.
Selain peningkatan akses sanitasi aman, pemerintah juga menargetkan peningkatan pengelolaan persampahan. Dalam RPJMD Kalimantan Tengah 2025–2029, akses sanitasi aman rumah tangga ditargetkan mencapai 13,37 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 15,58 persen pada 2027.
Di sektor persampahan, cakupan layanan pengumpulan sampah ditargetkan mencapai 38,5 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 39 persen pada 2027. Sementara pengolahan sampah ditargetkan mencapai 10,25 persen pada 2026 dan naik menjadi 13,5 persen pada 2027.
Pemerintah pusat juga mengarahkan pengelolaan sampah agar tidak lagi berfokus pada pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru. Sebagai gantinya, daerah didorong memperkuat pengelolaan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengurangan sampah sejak dari sumber, serta perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
Pemprov Kalimantan Tengah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera mengintegrasikan program sanitasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, menyiapkan dukungan anggaran, serta memperbarui dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan kajian Environmental Health Risk Assessment (EHRA) sebagai dasar penyusunan program ke depan.
Melalui langkah tersebut, pembangunan sanitasi di Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.
