PALANGKA RAYA, kalteng14 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD) yang digelar secara daring, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung dari Ruang OPAD Kantor Bapenda Kalteng tersebut mengusung tema percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah melalui transformasi digital. Agenda ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait.
Mewakili Kepala Bapenda Kalteng Anang Dirjo, Kepala Bidang Pajak Daerah Robert Coven bersama jajaran mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.
Dalam pemaparannya, Ferry Irawan dari Kemenko Perekonomian menyampaikan bahwa kinerja pendapatan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.
“Kinerja pendapatan pemda masih di bawah pertumbuhan ekonomi dan pemerintah pusat, sehingga perlu dilakukan penguatan struktural pajak daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki potensi besar sebagai penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Terkait potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penopang APBD Provinsi, dimana optimalisasi realisasi PKB saat ini dapat memberikan tambahan kapasitas fiskal,” lanjutnya.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa program KATALIS P2DD dirancang sebagai wadah sinergi antar daerah dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
“Melalui KATALIS P2DD diharapkan adanya peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan PAD nontunai dan peningkatan kualitas belanja pemda,” terangnya.
Di akhir kegiatan, Robert Coven menegaskan komitmen Bapenda Kalteng dalam mendukung transformasi digital pengelolaan keuangan daerah.
“Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor ini, ke depannya transformasi digital tata kelola keuangan daerah diharapkan semakin optimal demi pelayanan publik yang lebih baik. Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern dan responsif,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Bappenda DKI Jakarta, yakni Morris Danny Siregar, yang memaparkan praktik pengelolaan data pendapatan daerah.(red)
