PALANGKA RAYA, kalteng14.id – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi secara daring dalam rangka mendukung Program Huma Betang sebagai agenda strategis pemerintah daerah, Sabtu (17/1/2026).
Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan program sekolah gratis sepanjang 2025, sekaligus menyiapkan penguatan sejumlah unit penunjang layanan pendidikan, seperti koperasi sekolah, teaching factory, hingga skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri dari pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa implementasi program sekolah gratis menunjukkan hasil yang beragam di lapangan.
Ia menjelaskan, sejumlah sekolah telah sepenuhnya membebaskan peserta didik dari pungutan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan mengandalkan pendanaan dari BOS dan BOSDA.
Namun, di beberapa sekolah masih diterapkan skema subsidi silang, di mana siswa dari keluarga mampu tetap membayar BPP, sementara siswa kurang mampu dibebaskan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan solusi yang realistis dan tetap mengedepankan keadilan.
“Langkah ini patut diapresiasi, selama tetap menjaga prinsip keadilan dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Reza menekankan bahwa sektor pendidikan merupakan layanan publik yang selalu menjadi perhatian, sehingga kualitas pelayanan harus terus dijaga, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Ia mengungkapkan, kondisi keuangan daerah mengalami penurunan signifikan. APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp10,2 triliun kini turun menjadi sekitar Rp5,3 triliun.
Dampaknya, alokasi anggaran pendidikan juga berkurang dari sekitar Rp2,3 triliun menjadi Rp1,3 triliun, atau turun hampir 45 persen.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan kualitas layanan pendidikan.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BOS dan BOSDA, yang selama ini masih menghadapi tantangan persepsi publik.
Sebagai upaya perbaikan, Disdik Kalteng mendorong pemanfaatan platform PENA Kalteng agar pengelolaan anggaran lebih terbuka dan akuntabel.(red)
